Perbedaan paspor 24 halaman dan paspor 48 halaman

Pagi ini pulang kerja malam....ada pembicaraan hangat seputar rumor perbedaan antara passpor TKI yang 24 halaman dengan yang 48 halaman. Dan banyak info yang berseliweran....mulai dari yang nyebut passport 24 halaman sebagai passport kelas ekonomi dan menyebut passport 48 halaman dengan passport executive...atau sebutan lainnya untuk passpor 24 halaman dengan sebutan passpor TKI saudi dan passpor 48 halaman dengan sebutan passpor business untuk ke segala negara.

Dan untuk meluruskan semua rumor yang berkembang...maka saya sebagai pemilik blog ini dan juga berprofesi sebagai TKI saudi yang nota bene sampai saat ini sebagai pemegang passpor 24 halaman akan mengutip artikel dari website http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/3523-imigrasi-bebaskan-biaya-paspor-24-halaman-bagi-tki.html.

Adapun artikelnya sebagai berikut :
 
Imigrasi Bebaskan Biaya Paspor 24 Halaman bagi TKI

Jakarta, BNP2TKI (25/11) -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI membebaskan biaya pembuatan paspor 24 halaman bagi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Bagi TKI yang menghendaki paspor 48 halaman tetap dikenakan biaya sesuai tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku bagi paspor 48 halaman. Namun demikian, untuk TKI yang memiliki Paspor 48 halaman tidak diperlukan lagi pengesahan (endorsment) ketika hendak berangkat bekerja ke luar negeri.

Demikian disampaikan Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian, Djoni Muhammad SH MM, dalam surat Nomor: IMI.2-GR.04.02-1.568 tertanggal 09 November 2010. Dalam surat yang ditandatangani a/n Direktur Jenderal Imigrasi ini, Djoni Muhammad menyebutkan, bahwa surat yang ditangani pada 09 November 2010 ini merupakan Penegasan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1040.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.02.03 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

"Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) ini mulai berlaku efektif 15 November 2010," sebut Djoni Muhammad.

Agar tidak terjadi salah penafsiran bersama, di dalam surat yang ia tanda tangani itu, ia tegaskan enam hal: (1) Paspor biasa yang berisi 24 halaman mempunyai fungsi dan derajat yang sama dengan paspor biasa yang berisi 48 halaman, perbedaan terletak pada fisik jumlah halaman dan tarif PNBP, (2) Paspor biasa yang berisi 48 halaman dapat diberikan kepada tenaga kerja Indonesia (TKI), (3) Masa berlaku paspor biasa yang berisi 24 halaman yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun, (4) Masa berlaku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang berisi 16 halaman yang semula berlaku 3 tahun menjadi 1 tahun, (5) Akan diterbitkan SPLP berbentuk lembaran dan dapat diberikan secara kolektif dengan masa berlaku paling lama 1 tahun dan hanya dipergunakan untuk perjalanan kembali ke wilayah Republik Indonesia, (6) Pembebasan biaya bagi TKI yang pertama kali bekerja di luar negeri diberikan paspor biasa berisi 24 halaman, jika menghendaki Paspor biasa yang berisi 48 halaman, maka dikenakan pembayaran biaya sesuai tarif PNBP yang berlaku bagi paspor 48 halaman.
Pemberian paspor yang berisi 48 halaman atau paspor yang berisi 24 halaman, sebut Djoni Muhammad, diberikan berdasarkan atas permohonan dari pemohon.

"Dan bagi TKI yang akan berangkat dengan menggunakan paspor biasa yang berisi 48 halaman tidak diperlukan lagi pengesahan atau endorsment," sebutnya.

Di tempat terpisah, Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI, DR Ir Haposan Saragih M Agr, ketika ditanya mengenai pemberlakuan surat Direktur Jenderal Imigrasi yang berlaku efektif sejak 15 November 2010 itu, mengaku sempat kurang tidur.

Ia khawatir adanya TKI yang dimasalahkan oleh petugas Imigrasi, lantaran paspor yang berisi 48 halaman tidak lagi diperlukan pengesahan (endorsment).

"Kami belum sempat melakukan sosialisasi mengenai pemberlakuan surat dari Dirjen Imigrasi itu kepada TKI yang mendadak berangkat bekerja ke luar negeri beberapa hari sejak diberlakukan surat tersebut. Sebagai antisipasi, petugas yang menangani pemberangkatan TKI ke luar negeri kami sarankan memberikan foto surat dari Dirjen Imigrasi itu kepada setiap TKI yang mendadak berangkat bekerja ke luar negeri," ungkap Haposan di Jakarta ketika dihubungi via selularnya, Kamis (25/11).

Haposan menambahkan, kini pihaknya sudah mengedarkan surat dari Dirjen Imigrasi ke kalangan BP3TKI di seluruh Indonesia dan stakeholder terkait yang menangani pelayanan TKI.***(Imam Bukhori)

Semoga bermanfaat....